Jakarta, ArekMemo – Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hengky Luntungan yang juga tergabung dalam Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat mendesak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat.

Desakan ini disampaikan Hengky lantaran SBY dinilai gagal memimpin Partai Demokrat. Selama periode kepemimpinannya SBY justru membuat partai porak poranda. 

“SBY gagal selama menjadi ketua umum dalam dua periode pemilu yaitu tahun 2014 dan 2019,” kata Hengky saat konferensi pers di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/7). 

Hengky bahkan menyebut SBY sebagai ketua umum yang tinggal kelas hingga dua kali karena telah menghilangkan lebih dari setengah suara pendukung partai dalam dua periode pemilu. 

Periode pertama, papar Hengky, SBY kehilangan suara pendukung partai hingga 50,05 persen dari suara semula sebesar 20,40 persen menjadi 10,19 persen perolehan suara. Pada periode kedua, perolehan suara kembali turun dari 10,19 persen menjadi hanya 7,77 persen. 

Tak hanya soal kegagalan mempertahankan suara pendukung partai, menurut Hengky, SBY juga telah merusak tatanan partai dengan melanggar sejumlah AD/ART. SBY bahkan tak segan membuat Demokrat menjadi partai dinasti dengan memberi sejumlah jabatan untuk keluarganya. 

“SBY menganut sistem partai dinasti dan sering melakukan manajemen konflik atau menyingkirkan para pejuang partai yang telah berjasa kepadanya,” kata dia. 

Hengky membeberkan ‘dosa’ lain SBY yang dinilai menghancurkan Partai Demokrat, di antaranya membuat jabatan struktur yang bukan hasil kongres hingga rangkap jabatan. 

Selain itu, membuat konvensi presiden untuk Pemilu 2014 tapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya hingga memutuskan posisi Partai Demokrat sebagai partai netral pada Pilpres 2014. 

“Bahkan kepemimpinan monolog yang artinya tidak boleh dikoreksi apapun hasilnya,” kata dia. 

Atas dasar itu, Hengky dan sejumlah anggota Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat mendesak SBY mundur dari jabatannya sebagai ketua umum melalui kongres luar biasa yang harus segera digelar dalam waktu dekat. (cn/bon)