JAKARTA, arekMEMO.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ingin fokus membahas isu kesejahteraan di Papua. Bukan isu keamanan dan ketertiban. Demikian disampaikan LaNyalla saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Cinta Indonesia (Gercin).
Pengurus Gercin yang hadir Sabtu (28/11/2020) siang di rumah jabatan itu juga mengajak sejumlah tokoh adat dan pengurus daerah Gercin Papua. Sejumlah aspirasi terkait Papua juga disampaikan kepada orang nomor satu di DPD RI itu.
“Menyangkut Papua, saya pribadi ingin fokus bicara kesejahteraan dan hambatan pembangunan di sana. Saya tidak ingin bicara soal keamanan dan ketertiban. Karena itu, saya akan ke sana dengan mengajak unsur kementerian di sektor Kesra, bukan di sektor Polhukam,” tandas LaNyalla.
Sejumlah isu mengemuka dalam audiensi dan diskusi tersebut. Salah satunya tentang kebutuhan Rumah Sakit skala internasional yang menjadi Papua Health Center. Seperti disampaikan dr. Jhon Manangsang Wally, yang telah 30 tahun mengabdi sebagai dokter di Papua.
“RS tersebut bisa dilengkapi dengan sport science center, untuk mendukung dunia olahraga di Papua, terutama untuk peningkatan kualitas atlit-atlit asal Papua yang selama ini telah banyak menyumbangkan medali di event-event dunia,” tambah Daniel Womsiwor, akademisi Uncen yang juga mantan official Persipura dan pelatih fisik Timnas Sepakbola Indonesia.
Daniel juga menegaskan, potensi mahasiswa baru yang ingin memasuki perguruan tinggi negeri mencapai 14.000 calon mahasiswa. Sementara Universitas Negeri Cendrawasi hanya punya daya tampung 4.000 mahasiswa setiap tahun ajaran. “Sehingga sudah saatnya ada satu lagi perguruan tinggi negeri di Papua.”
Tokoh adat Pieter Dantru mengadukan program lumbung pangan nasional di Papua, yang justru beras hasil panen tidak terserap. “Sampai hari ini beras hasil panen masih berada di petani,” adunya.
Sementara tokoh pemuda Papua, Simon Petrus Balagaize mengungkap ada banyak praktek kinerja pemerintahan daerah yang tidak sejalan atau tidak menjalankan apa yang sudah diputuskan bersama oleh pemerintah pusat.
“Ada banyak contoh, apa yang Presiden sudah sampaikan untuk dilaksanakan, tapi di daerah tidak terlaksana. Ini membuat kami prihatin,” ungkap Simon, yang juga aktif di KNPI.
Menanggapi hal itu, LaNyalla berjanji akan menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam kesempatan forum konsultasi antara Pimpinan DPD dengan Presiden yang dilakukan secara periodik. “Nanti kalau saya ke Papua, saya akan ajak unsur kementerian terkait dengan kesra. Karena yang dibutuhkan Papua adalah kesejahteraan yang konkret dan pembangunan yang tepat sasaran,” katanya.
Menanggapi adanya perintah Presiden yang tidak jalan di daerah, LaNyalla akan mengajak unsur dari Kantor Staf Presiden untuk melihat dan mendengar secara langsung. (ril/bon)
