GRESIK, arekMEMO.Com — Pemkab Gresik menyatakan siap mendirikan Sekolah Rakyat di UPT SMP Negeri 30 Gresik.
Hal itu disampaikan Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, saat menemani Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, meninjau lokasi rencana penempatan Sekolah Rakyat di Gresik.
Sekolah Rakyat ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau.
Sekolah Rakyat diperuntukkan secara khusus bagi warga Gresik yang tercatat dalam desil 1 dan 2, berdasarkan data kesejahteraan ekonomi nasional dan mulai membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025 secara gratis.
“Ini amanat langsung dari Bapak Presiden. Sekolah Rakyat merupakan gabungan dari berbagai program unggulan yang diintegrasikan — mulai dari makan gratis, pendidikan gratis, hingga penyediaan fasilitas terbaik. Seluruh pembiayaan ditanggung negara melalui APBN hasil efisiensi anggaran,” tegas Robben Rico.
Rico menekankan, sekolah ini khusus untuk warga desil 1 dan 2 yang termasuk dalam 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan terendah atau tergolong miskin ekstrem. Tidak boleh ada titipan, guru harus melalui proses seleksi yang ketat.
Bupati menyatakan Sekolah Rakyat akan dijadikan proyek percontohan (pilot project) dengan sistem boarding school dan asrama, serta akan menjadi model nasional. Ia juga menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam proses seleksi peserta didik maupun tenaga pengajar, agar program ini benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Ummi Khoiroh, menjelaskan ada sekitar 86 kabupaten/kota yang mengikuti DES di Jakarta, termasuk Gresik. Proposal dan dokumen telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Kementerian PUPR. Saat ini tinggal menunggu proses hibah atau alih status aset untuk keperluan pembangunan.
Ia menambahkan, UPT SMP Negeri 30 Gresik ditetapkan sebagai embrio Sekolah Rakyat, dan akan menerima dua rombongan belajar (rombel) pada tahun ajaran 2025, masing-masing dengan kapasitas maksimal 25 siswa.
“Yang diterima hanya masyarakat Gresik yang tergolong miskin ekstrem, khususnya yang berada pada desil 1 dan 2. Ini merupakan syarat mutlak,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah menyiapkan lahan di Raci Tengah untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Gresik menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. (oso)
