SURABAYA, ArekMEMO.com – Kepolisian Daerah Jawa Timur menyatakan siap mendukung dan melaksanakan rencana pemerintah untuk membuka kembali kegiatan ekonomi secara bertahap atau yang disebut dengan skema “The New Normal”.
Hal ini ditegaskan Kapolda Jatim Irjen Pol. M. Fadil saat mendampingi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan kunjungan ke Lumbung Pangan Jatim, Rabu (20/5/2020) malam. Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Panca Wira Usaha, Erlangga Satriagung dan sejumlah jajaran direksi BUMD Provinsi Jatim.
Irjen Pol. M. Fadil menegaskan bahwa Polda Jatim sepenuhnya akan melaksanakan apa yang akan menjadi keputusan Pemerintah Pusat. Karena hal tersebut dilakukan guna menjaga keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. “Kita ikut apa yang jadi kebijakan pusat. Prinsipnya, saya pasti akan melaksanakan dan akan saya amankan itu,” katanya .
Menurutnya, The New Normal memang harus dilakukan karena bagaimanapun juga, aktifitas ekonomi harus tetap jalan. Negara harus melindungi kesehatan rakyat dan juga harus melindungi ekonomi rakyat. Jangan sampai kesehatannya saja yang diutamakan tetapi ekonominya mandeg. “Kalau ekonominya lumpuh, kan gak bisa hidup itu,” lanjutnya.
Terkait terjadinya kerumunan di mall dan pusat perbelanjaan yang akan memicu penularan pandemi Covid-19, ia menegaskan bahwa Surabaya dan Jatim tidak ada.
Masyarakat, katanya, harus jeli dan cerdas dalam menerima informasi. Jangan diterima mentah-mentah tanpa dikroscek. Sama halnya rumor adanya tahanan asimilasi yang dikatakan banyak melakukan kejahatan. Ini harus dikroscek karena sebenarnya di Jatim tidak ada.
“Saya bilang, kalau di Jatim dimana, berapa orang? Jangan terpengaruh provinsi lain karena sejauh ini Jatim masih aman dan masih kondusif. Sebab bagaimanapun juga, pencegahan penularan harus tetap jalan tetapi ekonomi juga harus jalan,” katanya.
Sementara untuk mengantisipasi gelombang pemudik yang akan masuk wilayah Jatim, Polda Jatim telah melakukan pengecekan di delapan titik chek point besar yang berlokasi di perbatasan Jawa Tengah dan Bali. Ada dua perlakuan yang akan dilaksanakan. Pertama, untuk pelintas yang bukan ber-KTP Jatim akan dikembalikan. Kedua, jika ber-KTP Jatim, maka penumpang akan diturunkan dan mobil dikembalikan.
“Kita kontak daerahnya untuk melakukan penjemputan dan kemudian akan dilakukan protokol kesehatan 14 hari,” terangnya.
Dan ditingkat desa telah digalakkan program desa tangguh. Program ini akan diberdayakan ketika ada pemudik yang lolos dari chek point atau dari Gugus Tugas Mudik. “Nanti ada petugas di desa dibawah bimbingan Babinsa dan Babinkamtibmas, mereka yang akan melaporkan. Bekerjasama dengan lurah, mereka akan menyiapkan. Apakah pemudik akan melakukan isolasi mandiri atau disiapkan pihak kelurahan,” ungkap Irjen Pol. M. Fadil.
Untuk kebutuhan makan, ada program Lumbung Desa yang sumbernya dari orang yang mampu atau bantuan dari pemerintah daerah. Melalui program ini, pemudik yang sedang berada di karantina akan terjamin kebutuhannya sehingga mereka tidak akan berhubungan dengan masyarakat lain. (ril/bon)
