SURABAYA, arekMEMO.Com – Forkopimda Jatim, khususnya Kodam V/Brawijaya berkomitmen mengendalikan terjadinya inflasi di Jawa Timur. Komitmen itu, ditegaskan langsung Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Farid Makruf, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Jawa Timur yang digelar di Hotel JW Marriot, Surabaya. Senin (20/02/2023).
Selain dihadiri Pangdam, Gubernur Khofifah Indah Parawansa dan Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Hermanto, pelaksanaan rakor tersebut juga dihadiri para dandim di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya, kapolres, bupati dan wali kota se-Jatim.
Dijelaskan Pangdam, inflasi terjadi dikarenakan adanya kelebihan permintaan barang, maupun kenaikan barang secara berkelanjutan dalam periode tertentu sehingga menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
“Teori itu, tadi dijelaskan oleh Kepala BI. Saya hanya ingin menggarisbawahi langkah taktis bagaimana TNI turut berperan dalam penanganan inflasi ini,” ujar Mayjen TNI Farid Makruf.
Almamater Akademi Militer tahun 1991 itu menambahkan, TNI memiliki beberapa program dalam upaya pengendalian inflasi. Salah satunya, ialah program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
“Kami membantu pemda untuk membangun secara cepat dan tepat. Kami (TNI), dengan program TMMD ini membangun jalan-jalan strategis. Misalnya, jalan penghubung antarrdesa. Sehingga, hasil perekonomian bisa disalurkan secara cepat dan tepat,” jelasnya.
Selain TMMD, Pangdam menyebut jika TNI juga berperan aktif dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Program itu, mampu dioptimalkan dengan adanya pemanfaatan lahan kosong.
“Kita semua instansi, memiliki lahan-lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Di sinilah, saya minta para bupati dan wali kota, manfaatkan keberadaan para dandim dan danrem kami untuk bersama-sama kita menanam,” pintanya.
Mantan Danrem 132/Tadulako itu menegaskan, dalam upaya pembinaan teritorial, pihaknya telah menggencarkan beberapa program yang saat ini gencar dilakukan oleh aparat babinsa. Salah satunya, babinsa masuk dapur.
Program itu, diyakini mampu mengetahui secara langsung keluhan masyarakat, terutama pada asupan gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat.
“Kalau tidak terpenuhi (gizi), berarti ada indikasi kemampuan masyarakat untuk membeli, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu terbatas. Nah, karena itu kami akan lapor pada pemda setempat bahwa ada sesuatu yang harus ditangani, dan kita cari solusi bersama-sama,” ujar Mayjen TNI Farid Makruf. (*)
