KUTAI KARTANEGARA, arekMEMO.com – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, akan memperjuangkan agar Hari Kebudayaan dan Kearifan Lokal bisa masuk dalam kalender resmi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan LaNyalla Mattalitti saat melakukan kunjungan kerja ke Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Tenggarong, Kalimantan Timur, Senin (5/4/2021).
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, untuk mendukung upaya tersebut, DPD telah bersurat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo.
“Bagi kami, pelestarian warisan nusantara dan budaya luhur nusantara sangat diperlukan sebagai bagian dari ciri dan karakter bangsa Indonesia. Sekaligus sebagai filter bagi masuknya pengaruh negatif dari konsekuensi globalisasi tanpa batas yang terjadi saat dan di masa mendatang,” katanya.
Tidak itu saja, DPD RI dengan stakeholder berencana menggelar Kongres Budaya Nasional, dengan menghadirkan seluruh Raja dan Sultan se-Nusantara. “Kita lakukan agar eksistensi dan keberadaan kerajaan dan kesultanan di Indonesia semakin mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat dan Daerah,” jelasnya.
Dari kegiatan ini, LaNyalla berharap muncul beberapa rekomendasi demi penguatan Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah percaturan global dan era dunia tanpa batas.
LaNyalla memuji eksistensi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. “Saya bangga dengan eksistensi Kesultanan Kutai Kartanegara. Karena ini adalah salah satu wujud nyata bahwa bangsa ini adalah bangsa pelestari budaya,” tuturnya.
Kerajaan Kutai Kartanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia, selain Kerajaan Kandis dan Kerajaan Salakanagara. Eksistensi tradisi Kesultanan Kutai tentu menambah daya dukung sektor pariwisata Kalimantan Timur, utamanya dalam upaya menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara.
ASPIRASI PERPERS
Dalam kesempatan itu, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadinata ke-XXI Aji Muhammad Arifin menyampaikan bahwa sejak 23 Januari 1950, Kesultanan Kutai telah menyampaikan legacy untuk bangsa Indonesia dengan mendukung NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara, serta meminta pemerintahan yang demokratis dapat dijalankan di Indonesia.
“Namun dalam hal pemajuan kebudayaan, kami masih terus harus berjuang, karena Kementerian Dalam Negeri belum memberi payung yang cukup bagi kami agar mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui bantuan anggaran yang cukup dari APBD maupun APBN. Untuk itu kami berharap Ketua DPD RI dapat memperjuangkan agar kesultanan dan kerajaan di Indonesia mendapat payung hukum berupa Peraturan Presiden atau Perpres,” ungkap juru bicara Sultan XXI, Awang Yacoub.
“Insya Allah kami siap menyampaikan langsung, apalagi di Kaltim ada Senator Ibu Aji Mirni Mawar, yang masih kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara,” tutur LaNyalla yang mendapat Songkok Senur dan Mandau khas Kukar. (ril/bon)
