JAKARTA, arekMEMO.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mempercepat pembangunan Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang, NTT untuk dukung produktifitas pertanian. Langkah tersebut mendapat tanggapan positif Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Menurut mantan Ketua Umum PSSI itu, bendungan tersebut akan memperkuat program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan.
“Bendungan ini diproyeksikan memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian di Kupang, dalam rangka mensukseskan program kedaulatan pangan dan ketahanan air di NTT,” kata LaNyalla di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).
Menurut LaNyalla, pembangunan bendungan di Kupang sangat tepat karena daerah NTT memiliki curah hujan yang sedang bila dibandingkan dengan daerah lain. Dengan adanya Bendungan Manikin ditargetkan dapat mengairi sawah dan lahan pertanian lainnya.
“Bendungan ini dapat memenuhi kebutuhan hingga 310 hektar dan menjadi sumber air baku, pembangkit tenaga listrik dan berpotensi menjadi destinasi wisata,” terang LaNyalla. Senator Dapil Jawa Timur itu melanjutkan, selain Bendungan Manikin dibangun pula bendungan di Kabupaten Sikka, Nagekeo dan Belu.
“Ini langkah strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemerataan pembangunan menuju masyarakat yang berdaulat di segala bidang,” tutur LaNyalla.
Sebagaimana diketaui, pembangunan Bendungan Manikin terus digenjot dan diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan irigasi pertanian di Kabupaten Kupang. Konstruksi Bendungan Manikin mulai dikerjakan 2019 melalui 2 paket pekerjaan senilai Rp 2 triliun.
Untuk paket I progres konstruksinya hingga 31 Januari 2021 mencapai 19 persen dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya (Persero) Tbk-PT Adhi Karya (Persero) Tbk-PT Jaya Konstruksi (KSO) dengan nilai kontrak Rp 1,02 triliun.
Sementara untuk Paket II senilai Rp 905,2 miliar dilaksanakan oleh kontraktor PT PP (Persero) Tbk-PT Ashfri Putralora-PT Minarta Dutahutama (KSO) dengan progres fisik 26,46 persen atau lebih cepat dari rencana 25,2 persen. (ril/bon)
