KOTAMOBAGU, arekMEMO.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melanjutkan rangakaian kunjungan kerja di Sulawesi Utara ke Kota Kotamobagu. LaNyalla memberi apreasiasi kepada Pemkot yang ingin menjadikan Kotamobagu sebagai smart city.
“Hari ini kita tiba di Kota Kotamobagu, sebuah kota yang sedang gigih mencapai level Kota Cerdas atau Smart City. Kota Kotamobagu ingin menjadi pilot project di bidang pencapaian pembangunan dan penerapan teknologi informasi komunikasi,” ujar LaNyalla, Senin (16/11/2020) malam.
Saat ini, Pemkot Kotamobagu memang sedang mengejar untuk bisa menjadi salah satu smart city di Indonesia. Pemkot Kotamobagu perlahan mulai mengubah sistem pelayanan publik dari manual menuju sistem digital. “Kotamobagu berusaha untuk menyejajarkan dirinya dengan Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Provinsi DKI Jakarta,” kata LaNyalla.
LaNyalla memuji kegigihan Pemkot Kotamobagu yang fokus menjadikan wilayahnya sebagai Kota Cerdas. Tak banyak Pemda yang berani mengambil langkah berbeda seperti ini. “Saat kota-kota lain masih berkutat masalah infrastruktur perkotaan, seperti angkutan umum, infrastruktur jalan, energi dan ketenagalistrikan, air minum dan sanitasi, perumahan dan permukiman, Kota Kotamobagu justru menggeber infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi,” tutur LaNyalla.
Ketua DPD menyebut Pemkot Kotamobagu patut mendapat acungan jempol. LaNyalla mengatakan, pengembangan infrastruktur teknologi sangat penting agar pemda bisa memberi kemudahan kepada warganya.
“Ini konsekuensi dari penerapan E-government pada lingkup organisasi pemerintah. E-government yang melahirkan e-procurement, e-budgeting, e-delivery, e-controlling, dan e-monitoring,” imbuh LaNyalla.
Meski begitu, Ketua DPD mengingatkan agar inovasi dalam menerapkan smart city tidak sebatas hanya pada pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. LaNyalla menyebut, harus ada juga peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam mewujudkan agenda inovasi pemerintah daerah.
“Konsep smart city sedang diadopsi kabupaten dan provinsi. Smart regency dan smart province. Begitu pula tata kelola pemerintahan desa yang sedang menuju ke smart village,” urainya. LaNyalla merinci soal prioritas penggunaan dana desa yang pada tahun 2020 ini berjumlah Rp. 72 triliun atau Rp. 960,6 juta per desa di 74.953 desa. Prioritas itu adalah pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pemasaran produk unggulan One Village One Product.
“Digitalisasi BUMDes juga sedang menuju ke e-commerce, digital marketing, dan digital operation. Bila hal ini dapat diwujudkan, saya yakin Kotamobagu akan menjadi kota yang mampu disejajarkan dengan kota-kota di pulau Jawa yang sudah memulai konsep smart city,” papar LaNyalla.
“Tentu problematika Jawa dan Luar Jawa berbeda. Oleh karena itu kami, sebagai wakil daerah datang ke sini untuk mendengar dan menerima aspirasi dari daerah secara langsung. Sebagai wakil daerah, kami akan perjuangkan aspirasi dari daerah,” kata senator asal Dapil Jawa Timur itu.
Walikota Kotamobagu juga menyampaikan aspirasi dari lima kepala daerah di Bolaang Mongondo Raya, agar kelima daerah tersebut (1 kota dan 4 kabupaten) dapat menjadi provinsi. “Kami sangat berharap mendapat dukungan dari DPD RI sebagai wakil daerah,” ujar Tatong Bara.
LaNyalla menyanggupi untuk mendorong terwujudnya hal itu. Terutama setelah kemampuan fiskal daerah terukur dengan baik, dan kemampuan anggaran pemerintah pusat membaik. “Insya Allah harapan dan doa bapak ibu saudara diijabah oleh Allah SWT,” pungkasnya. (ril/bon)
