PEKANBARU, ArekMEMO.com – Senator asal Riau Edwin Pratama Putra, meminta Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengambil inisiasi guna mewujudkan harapan 21 provinsi penghasil sawit agar mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Hal itu ditegaskan Edwin saat mendampingi LaNyalla dalam Rapat Kerja bersama Gubernur Riau Syamsuar di Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Senin (31/8/2020) siang.
Penegasan Edwin tersebut menanggapi aspirasi dalam Raker yang merupakan rangkaian kunjungan kerja Ketua DPD RI di Provinsi Riau, yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari.
“Saya minta Pak Ketua bersedia mengambil langkah inisiasi untuk membantu mewujudkan harapan 21 daerah penghasil sawit. Karena ada nuansa ketidak-adilan dalam soal ini. Itu yang dirasakan pemerintah provinsi,” tandasnya.
Memang dalam Raker, Gubernur Syamsuar mengungkapkan beberapa aspek teknis yang mendasari usulan pembagian DBH Sawit ke pemerintah pusat. “Selama ini daerah menerima dampak dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Seperti kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan CPO. Tingginya potensi erosi, serta resiko pencemaran udara, tanah dan air akibat ancaman kebakaran hutan dan lahan. Juga limbah padat B3 serta limbah cair lainnya,” kata Syamsuar.
Di sisi lain, perkebunan memberi pemasukan bagi negara berupa Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) yang sangat besar. Dimana dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang peruntukannya justru lebih banyak untuk replanting (peremajaan kembali kebun sawit) yang diberikan kepada pengelola sawit. Baik perusahaan swasta besar maupun kelompok tani.
“Dan tidak ada bagian untuk daerah penghasil,” ujar Syamsuar seraya menambahkan dalam UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang ada baru DBH Pajak dan Migas. DBH Sawit belum masuk. Padahal ada 21 provinsi penghasil sawit. “Apalagi nanti dalam Omnibus Law, banyak pendapatan daerah yang akan terpangkas. Jadi kami akan makin susah mempercepat pembangunan daerah,” tukasnya.
Provinsi penghasil sawit tercatat berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Khusus Riau, menjadi provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, yakni sekitar 3 juta hektar lebih. “Semoga para Senator dapat mewujudkan harapan kami, yang telah kami rintis sejak tahun 2004 silam. Tetapi sampai saat ini belum juga terwujud. Meskipun kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan 21 Gubernur untuk menyuarakan hal ini ke pusat,” urainya.
Dalam Raker tersebut, Ketua DPD RI juga menekankan beberapa hal penting di Riau. Salah satunya adalah proses transisi Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina. LaNyalla meminta Pemprov Riau aktif berkoordinasi para pihak, termasuk SKK Migas, untuk membantu memastikan agar transisi tersebut lancar. “Terutama fokus kepada tenaga kerja lokal, agar tetap bekerja, meski pengelolanya baru,” cetusnya.
Senator asal Jawa Timur juga mendorong agar program Tekpolitan di Kabupaten Palalawan terus digarap dengan serius, khususnya untuk mempercepat program added value terhadap komoditas sawit. Sehingga Indonesia tidak hanya menjual CPO. Tetapi menjual aneka produk turunannya yang memiliki nilai tambah. Baik untuk ekspor maupun untuk mengurangi impor bahan baku. Termasuk target pemerintah untuk bisa memproduksi bahan bakar B-100.
Raker yang berlangsung hampir tiga jam tersebut memang mencacat banyak hal. Dipimpin langsung LaNyalla, empat Senator asal Riau tampak hadir lengkap. Instiawati Ayus, Edwin Pratama Putra, Dr Misharti dan Muhammad Gazali Lc. Juga tampak sejumlah Senator asal Sumatera, Fachrul Razi (Senator asal Aceh), Bustami Zainudin (Senator asal Lampung), Alirman Sori (Senator asal Sumatera Barat), Dharma Setiawan (Senator asal Kepulauan Riau), Alexander Fransiscus dan Zuhri M Syazali, keduanya dari Bangka Belitung. (ril/bon)
