Kepala BPS Jawa Timur Zulkipli

SURABAYA, arekMEMO.Com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami deflasi sebesar 0,03% secara bulanan (mtm). “Ini adalah deflasi pertama sejak Agustus 2023. Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi terbesar makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi 0,29% dan memberikan andil deflasi 0,08%,” kata Kepala BPS Jatim, Zulkipli, Senin, (3/6/2024).

Ia  menuturkan,  kelompok pengeluaran penyumbang deflasi terbesar  adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi 0,29% dan memberikan andil deflasi 0,08%. “Adapun komoditas penyumbang utama deflasi adalah beras dengan andil 0,15%, daging ayam ras dan ikan segar dengan andil masing-masing 0,03% serta tomat dan cabai rawit dengan andil masing-masing 0,02%,” katanya.

Sementara itu tingkat deflasi month to month (m-to-m) Provinsi Jawa Timur bulan Mei 2024 sebesar 0,21 persen. Adapun tingkat inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Jawa Timur bulan Mei 2024 sebesar 1,18 persen.

Zulkipli menerangkan dari 11 kabupaten kota di Jatim yang mengalami deflasi, deflasi terdalam terjadi di Sumenep -0,87% dan deflasi terendah di Banyuwangi -0,005%. Selain beras, komoditas tomat juga memiliki andil yang tinggi terhadap deflasi (m-tom) Mei 2024 di Provinsi Jawa Timur.

“Kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara m-to-m memiliki deflasi terdalam di antara sebelas kelompok pengeluaran. Bahkan, kelompok ini juga memberikan andil yang paling besar terhadap deflasi Jawa Timur pada bulan Mei 2024.

Secara y-on-y dan y-to-d, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi dan memberikan andil yang tertinggi dibandingkan kelompok lain. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memiliki inflasi yang tertinggi (m-to-m dan y-to-d),” ungkapnya.

Pihaknya mengimbau berdasarkan catatan tersebut pemangku kepentingan bisa melihat polanya dan dapat melakukan antisipasi. Ia juga berharap data yang telah disampaikan melalui berita resmi statistik BPS Jatim ini bisa dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan. (kar)