Kupang, ArekMemo – Akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona, MA mengatakan, Polisi perlu memanggil Amien Rais untuk dimintai klarifikasi terkait rencana pembunuhan terhadap empat pejabat negara.
“Menurut saya, tepat jika Polisi memanggil Amien Rais untuk meminta klarifikasi, sebab sejak awal, Amien Rais selalu menyerang KPU, Polri dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dengan narasi-narasi yang menjurus pada ancaman,” kata Mikhael Raja Muda Bataona, Kemarin.
Dia mengemukakan pandangan itu, berkaitan dengan perlu tidaknya Polri memanggil Amien Rais sebagai pencetus ‘Poeple Power’, dan terungkapnya rencana pembunuhan terhadap empat pejabat negara pasca reaksi 22 Mei.
Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian membeberkan nama empat tokoh nasional yang mendapat ancaman akan dibunuh oleh perusuh aksi kerusuhan 22 Mei 2019.
“Mereka (pelaku) menyampaikan nama, satu Pak Wiranto, kedua Pak Luhut Menko Maritim, ketiga Pak Ka-BIN (Kepala Badan Intelijen Negara), keempat Pak Gories Mere,” kata Tito di kantor Kemenpolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat.
Tito mengatakan, informasi itu didapat langsung dari empat pelaku yang sudah ditangkap. Keempat pelaku itu yakni HK, AZ, IR dan TJ.
“Sejak awal, Amien Rais selalu menyerang KPU, Polri dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dengan narasi-nerasi yang menjurus pada ancaman. Bahwa jika pemilu tidak sesuai target mereka yaitu kemenangan Paslon 02 maka pemilu pasti curang, dan itu semua lembaga akan berhadapan dengan rakyat yaitu people power,” katanya.
Menurut dia, inilah titik krusial dari pernyataan tersebut, sebab unjuk rasa berdarah dan pembakaran di mana-mana sudah terjadi di Jakarta, dan berdampak tidak hanya korban nyawa tapi juga perekonomian bangsa yang terganggu.
“Bahkan nilai tukar rupiah pun sempat drop gara-gara buruknya sentimen pasar terhadap rupiah,” kata pengajar ilmu komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unika itu.
“Artinya bahwa, semua yang terjadi menjelaskan bahwa seruan ‘people power’ adalah sumber awal terjadinya kericuhan tersebut,” katanya.
Kondisi ini disebabkan karena massa yang tidak lagi percaya kepada KPU dan Bawaslu coba memaksakan kehendak, dengan cara-cara populisme atau kekuatan massa. “Ini jelas berbahaya,” katanya. (an/bon)
