BATAM, ArekMEMO.com – Kunjungan kerja Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ke Kota Batam di hari kedua, diisi dengan pertemuan dengan stakeholder Badan Pengusahaan (BP) Batam. Dalam pertemuan itu, LaNyalla berserta rombongan diterima Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, di Gedung BP Batam di Jalan Jenderal Sudirman, Batam Center, Kota Batam, Rabu (5/2/2020).
Salah satu persoalan laten di Batam menjadi sorotan LaNyalla adalah soal tanah-tanah mangkrak yang tidak dibangun, namun masih dalam penguasaan investor.
“Ini bagaimana penanganannya, sebab saya dengar sudah ada yang puluhan tahun mangkrak, dan belum ada solusi yang jelas. Dan ini jumlahnya banyak sekali,” tanya LaNyalla yang pagi itu didampingi Senator asal Kepri, Richard Pasaribu dan Haripinto Tanuwidjaya serta Senator asal Sumatera Barat Alirman Sori.
Purwiyanto mengakui bahwa ini pertanyaan yang sulit dijawab, mengingat pihaknya sudah berulang kali melakukan pendekatan persuasif kepada pemegang hak tanah, namun masih saja ada kendala. “Untuk tahun 2020, kami targetkan dapat menarik kembali lahan tidur tersebut sebesar 10 persen dari total lahan yang mangkrak,” akunya.
Senator Richard Pasaribu juga mengingatkan agar permasalahan lahan tidur ini harus disikapi dengan serius. Jangan sampai ada kesan, lahan-lahan ini sengaja dibuat tidur oleh investor, agar Batam terlihat sepi dan tidak menggeliat. “Saya pikir perjanjian hak pakai lahan tersebut pasti detil ya, kalau memang mereka tidak membangun, cabut paksa saja,” tandas Richard.
Dalam dialog yang berlangsung hampir dua jam tersebut, Purwiyanto meminta dukungan DPD RI agar kewenangan-kewenangan yang dulu diberikan di era Otorita Batam, dikembalikan kepada BP Batam. “Sehingga kami lebih leluasa bergerak. Sebab, beberapa kewenangan yang dulu ada, sekarang ditarik ke pusat. Kami mohon dukungan dari DPD agar kami bisa lebih cepat bergerak,” pungkasnya. (bon)
