SURABAYA, ArekMEMO.Com – DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Tuban dan Bojonegoro mengubah pola penanganan kekeringan dari respons darurat menjadi program ketahanan air yang terintegrasi dan berjangka panjang.
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, mengatakan bantuan air bersih menggunakan truk tangki tetap diperlukan ketika krisis air terjadi. Namun, langkah tersebut dinilai tidak cukup untuk mengatasi kekeringan yang berulang setiap musim kemarau.
“Bantuan air tangki tetap diperlukan sebagai penanganan darurat. Tetapi jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali pada persoalan yang sama dan hanya mengandalkan dropping air,” ujar Ony, legislator dari Daerah Pemilihan Tuban-Bojonegoro, Jumat (11/9/2026).
Menurut Ony, kondisi geografis Tuban dan Bojonegoro yang didominasi kawasan batu kapur atau karst menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan air saat kemarau panjang. Air hujan di kawasan tersebut relatif cepat meresap ke dalam tanah sehingga cadangan air permukaan dan sumber air warga dapat menyusut.
Ia meminta pemerintah memperkuat kebijakan ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur secara terpadu. Sejumlah langkah yang didorong meliputi pembangunan embung dan waduk mikro untuk menampung air hujan serta penguatan jaringan pipanisasi lintas wilayah.
Selain itu, pembangunan sumur dalam dinilai perlu dilakukan berdasarkan pemetaan geologi dan geolistrik agar pengeboran diarahkan ke titik yang memiliki potensi akuifer memadai.
“Fokusnya bagaimana air ditampung, disimpan, dan didistribusikan sehingga tetap tersedia saat musim kemarau,” kata Ony.
Ony juga meminta aspek konservasi menjadi bagian dari program ketahanan air. Pengawasan aktivitas pertambangan di kawasan karst perlu diperketat, sementara penghijauan di wilayah hulu, sekitar mata air dan sendang, serta pembangunan sumur resapan di permukiman perlu diperluas.
Di sektor pertanian, ia mendorong pemerintah membantu petani, terutama yang mengandalkan lahan tadah hujan, menerapkan pola tanam yang menyesuaikan kondisi iklim.
Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan benih berumur pendek, penyesuaian kalender tanam, fasilitas pompanisasi, dan penerapan sistem irigasi yang lebih efisien.
Ony menegaskan program ketahanan air membutuhkan komitmen politik dan alokasi anggaran berkelanjutan melalui APBD. Penanganan tidak semestinya hanya mengandalkan anggaran tanggap bencana ketika krisis air sudah terjadi.
Ia berharap sinergi Pemprov Jatim, Pemkab Tuban dan Bojonegoro, DPRD, masyarakat, serta dunia usaha dapat mengurangi ketergantungan wilayah rawan kekeringan terhadap distribusi air bersih.
“Dengan begitu, daerah yang selama ini menjadi langganan krisis air bisa mandiri dan tak lagi bergantung pada bantuan tangki air,” tegasnya. (ebs)
